MUNDUR DENGAN JIWA KESATRIA DAN ADAB SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN.
Abdul Jabar
Mahasiswa Pascasarjana IKNUS Kabupaten Pandeglang
"Belajar dari Mohammad Hatta dan Gibran Rakabuming Raka"
Oleh: Abdul Jabar
-Mahasiswa Pascasarjana IKNUS Pandeglang, Alumni PMII Kabupaten Serang-
Pengunduran diri dari jabatan publik semestinya tidak selalu dipandang sebagai bentuk kekalahan politik. Dalam situasi tertentu, keputusan mundur justru dapat menjadi wujud kedewasaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kepentingan bangsa. Sikap tersebut mengingatkan kita pada langkah Mohammad Hatta yang melepaskan jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.
Nilai yang sama juga menjadi relevan ketika membicarakan sikap politik Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika ketatanegaraan dan tekanan politik yang berkembang.
Keduanya menjadi gambaran tentang bagaimana jabatan seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Sebab, kehormatan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari seberapa lama ia menduduki kekuasaan, tetapi juga dari keberaniannya mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar.
Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh bangsa yang memberikan pelajaran penting mengenai etika kekuasaan. Pada 1 Desember 1956, Hatta secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan tersebut dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno yang semakin sulit dipertemukan. Hatta memilih mengakhiri masa jabatannya daripada membiarkan perbedaan tersebut berkembang menjadi pertentangan yang berpotensi mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia tidak menjadikan pengunduran dirinya sebagai panggung untuk membangun konflik politik. Hatta memilih menyampaikan keputusan melalui mekanisme yang semestinya, dengan tetap menjaga kehormatan pribadi dan kepentingan negara.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa jabatan bukanlah kepemilikan pribadi. Ketika perbedaan tidak lagi dapat diselesaikan, seorang negarawan harus mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri.
Dalam perkembangan politik yang menjadi perhatian penulis, Gibran Rakabuming Raka ditempatkan sebagai figur yang menghadapi persoalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, serta dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana seorang pejabat publik seharusnya menyikapi tekanan politik dan persoalan ketatanegaraan yang berkembang.
Dalam naskah ini disebutkan bahwa pada 10 November 2026 Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, pada 11 November 2026, ia disebut menyerahkan surat kepada Presiden, sebelum pada 12 November 2026 mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
Rangkaian peristiwa tersebut perlu dipastikan melalui dokumen dan keterangan resmi lembaga terkait sebelum dinyatakan sebagai fakta jurnalistik.
Namun, dari sisi nilai kepemimpinan, terdapat satu pesan yang patut menjadi bahan refleksi: seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab atas keputusan politik yang diambilnya, termasuk ketika harus menghadapi konsekuensi dari jabatan yang diembannya.
Adab bukan sekadar persoalan kesantunan dalam berbicara atau bersikap. Adab juga berarti keberanian untuk bertanggung jawab, tidak melempar kesalahan kepada orang lain, serta tidak menjadikan kekuasaan sebagai tempat berlindung dari kritik.
Persoalan kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari fenomena penjilat politik yang kerap muncul dalam lingkungan pemerintahan maupun organisasi.
Mereka sering kali berada di barisan terdepan ketika kekuasaan sedang menikmati kejayaan. Namun, ketika persoalan muncul dan tanggung jawab harus dipikul, mereka justru memilih berada di belakang.
Mereka berlomba mendapatkan keuntungan dari kekuasaan, tetapi enggan mengambil risiko ketika perjuangan membutuhkan pengorbanan. Di hadapan penguasa, mereka mengaku paling setia dan loyal. Akan tetapi, di belakang, tidak jarang muncul praktik saling menjatuhkan, membangun kecurigaan, mengadu domba, bahkan merusak reputasi orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh.
Pola seperti ini merupakan ancaman bagi budaya politik yang sehat. Sebab, loyalitas sejati seharusnya dibangun atas dasar integritas dan tanggung jawab, bukan kepentingan pribadi maupun keuntungan sesaat.
Pemimpin membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, bukan mereka yang hanya pandai menyenangkan penguasa.
Dalam konteks ketatanegaraan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki mekanisme untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, kepentingan negara dan keberlangsungan pemerintahan harus tetap ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok politik.
Jabatan merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Seseorang mungkin dipuji ketika berkuasa, tetapi pada saat yang sama juga harus siap menerima kritik dan pertanggungjawaban. Hari ini seseorang menduduki jabatan, tetapi suatu saat ia harus siap melepaskannya.
Di sinilah pentingnya memahami perbedaan antara kekuasaan dan kehormatan. Kekuasaan dapat berakhir, tetapi kehormatan akan tetap dikenang apabila seseorang menjalankan amanah dengan integritas.
Mohammad Hatta memberikan pelajaran tentang kedewasaan dalam menyikapi perbedaan politik. Sementara itu, dinamika politik kontemporer seharusnya menjadi ruang pembelajaran bagi setiap pemimpin untuk memahami arti tanggung jawab dan etika kekuasaan.
Kita tidak seharusnya menjadikan persoalan politik sebagai alasan untuk memperbesar kebencian dan permusuhan. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi persatuan dan kepentingan bangsa harus tetap menjadi tujuan bersama.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, negarawan yang mengutamakan kepentingan rakyat, serta lingkungan politik yang sehat dan terbebas dari praktik saling menjatuhkan.
Pada akhirnya, kesatria bukanlah mereka yang paling keras mempertahankan kursi kekuasaan. Kesatria adalah mereka yang mampu menjaga kehormatan, mengakui tanggung jawab, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hatta mengajarkan adab dalam kekuasaan. Sejarah dan dinamika politik mengajarkan bahwa tanggung jawab harus selalu berada di atas kepentingan jabatan.
Ayolah, damai Indonesiaku. Mari kita fokus pada substansi, kedewasaan berdemokrasi, dan tujuan besar menjaga kemaslahatan bersama, bukan terjebak dalam kebencian politik semata.
Kita boleh berbeda tanpa harus bermusuhan. Kita boleh kalah tanpa harus menghancurkan. Dan kita boleh mundur tanpa harus kehilangan kehormatan.
Mari jaga persatuan, rawat demokrasi, dan bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Nasional
MENGGANTI WAKIL PRESIDEN: INDONESIA MEMBUTUHKAN NEGARAWAN, BUKAN SEKADAR PETUGAS PARTAI
1 minggu yang lalu
Nasional
KETUA AOPGI PANDEGLANG TOLAK WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO, DESAK PERLINDUNGAN HABITAT DIPERKETAT
4 hari yang lalu
Nasional
BAGAS YULIANTO: DON DASCO MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENJAGA STABILITAS DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
5 hari yang lalu
Nasional
LPN Nilai Langkah Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Penting bagi Keamanan Negara.
1 minggu yang lalu