MENGGANTI WAKIL PRESIDEN: INDONESIA MEMBUTUHKAN NEGARAWAN, BUKAN SEKADAR PETUGAS PARTAI
PUTRA DAERAH
Diperbarui 13 November 2026, 19:33
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Ruang Transaksi Kekuasaan
Oleh: Riswan Lagalante, S.H., M.H.
Jakarta, Imformia.id – Wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi kepemimpinan nasional, etika kekuasaan, dan penghormatan terhadap konstitusi. Persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut pergantian figur atau konfigurasi koalisi politik, tetapi juga menyangkut kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang memiliki integritas, independensi moral, kapasitas kenegaraan, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Dalam pandangan Riswan Lagalante, S.H., M.H., Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok politik. Karena itu, gagasan mengenai figur Wakil Presiden dari kalangan non-partai layak menjadi bagian dari diskursus demokrasi dan pembaruan etika politik nasional.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, kompensasi dukungan partai, ataupun sekadar representasi keseimbangan koalisi. Jabatan tersebut merupakan posisi konstitusional yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keberlanjutan kehidupan bernegara.
"Negara lebih besar daripada partai, pemerintahan lebih luas daripada koalisi, dan kepentingan rakyat tidak boleh dipersempit menjadi kepentingan politik lima tahunan," demikian pokok pemikiran yang menjadi landasan argumentasinya.
Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memiliki peran konstitusional sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan, pendidikan politik, serta penyalur aspirasi masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
Namun, peran partai politik dalam proses pencalonan tidak berarti jabatan kenegaraan harus dijalankan berdasarkan kepentingan organisasi politik.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan pejabat negara tetap memiliki independensi dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya, terutama ketika kepentingan politik praktis berhadapan dengan kepentingan publik.
Riswan menilai, gagasan Wakil Presiden non-partai dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk memperluas ruang rekrutmen kepemimpinan nasional. Meski demikian, status non-partai tidak otomatis menjamin integritas seseorang. Rekam jejak, kapasitas, keberanian moral, dan komitmen terhadap konstitusi tetap harus menjadi ukuran utama.
Kedudukan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, kedudukannya digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhirnya masa jabatan.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi seremonial. Terdapat tanggung jawab konstitusional yang melekat, termasuk dalam menjamin keberlanjutan pemerintahan apabila terjadi keadaan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Di sisi lain, Pasal 6A ayat (1) mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan eksekutif bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum.
Menurut Riswan, ketentuan tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan amanah kenegaraan yang harus dijalankan dengan orientasi kepentingan nasional.
Konstitusi memang mengatur pengusulan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mewajibkan calon Wakil Presiden menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, pembicaraan mengenai figur non-partai tetap dapat ditempatkan dalam kerangka konstitusional sepanjang memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan.
Reformasi 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk penguatan demokrasi, pembatasan kekuasaan, serta penguatan prinsip negara hukum.
Namun, demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga harus dinilai dari bagaimana kekuasaan digunakan setelah mandat rakyat diperoleh.
Koalisi politik merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, koalisi seharusnya dibangun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda pembangunan, bukan semata-mata menjadi instrumen pembagian jabatan atau perlindungan kepentingan kelompok.
Dalam konteks tersebut, masyarakat berhak mempertanyakan apakah penempatan pejabat publik telah mempertimbangkan kapasitas dan integritas, serta apakah setiap kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Riswan berpandangan bahwa kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Perbedaan pandangan tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang evaluasi untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum dan konstitusi.
Untuk membangun kualitas kepemimpinan nasional, Riswan mengemukakan lima kriteria yang perlu menjadi pertimbangan dalam menilai figur Wakil Presiden.
Pertama, integritas konstitusional, yaitu kemampuan menempatkan UUD 1945 dan hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Kedua, independensi moral, yakni tidak menjadikan jabatan sebagai instrumen pemenuhan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan ekonomi tertentu.
Ketiga, kapasitas kenegaraan, meliputi pemahaman terhadap persoalan hukum, ekonomi, politik, pertahanan, hubungan internasional, serta pembangunan nasional.
Keempat, kemampuan merawat persatuan, yaitu kesanggupan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan.
Kelima, keberanian moral, yakni kesediaan menyampaikan pertimbangan secara objektif dan bertanggung jawab, termasuk ketika terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi.
Kelima kriteria tersebut tidak hanya dapat dimiliki oleh kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat, tetapi juga dapat ditemukan pada kader partai politik yang memiliki rekam jejak dan integritas kenegarawanan.
Oleh sebab itu, ukuran kepemimpinan tidak semestinya berhenti pada identitas partai atau non-partai, melainkan pada kualitas pengabdian dan tanggung jawab terhadap negara.
Selain persoalan kualitas kepemimpinan, wacana pergantian Wakil Presiden juga harus memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perubahan konfigurasi politik, pergeseran koalisi, ataupun ketidakpuasan kelompok tertentu.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan tersebut terjadi.
Ketentuan ini menegaskan bahwa pergantian Wakil Presiden dalam masa jabatan bukan proses yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan politik semata. Setiap tahapan harus mengikuti prosedur konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai pergantian Wakil Presiden harus tetap mengedepankan prinsip negara hukum. Tidak boleh ada tekanan politik yang menggantikan mekanisme konstitusi.
Lebih jauh, Riswan menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun tradisi politik yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi elektoral, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan yang memiliki jiwa kenegarawanan.
Partai politik tetap menjadi bagian penting dalam demokrasi. Namun, setiap institusi politik harus memahami bahwa negara bukan kepanjangan tangan organisasi, jabatan publik bukan milik kelompok, dan konstitusi merupakan landasan yang wajib dihormati oleh seluruh penyelenggara negara.
Gagasan menghadirkan Wakil Presiden dari kalangan non-partai, menurutnya, harus diarahkan pada penguatan kualitas kepemimpinan nasional, bukan sekadar mengganti satu kepentingan politik dengan kepentingan politik lainnya.
Seseorang yang tidak memiliki keanggotaan partai politik belum tentu terbebas dari kepentingan tertentu. Sebaliknya, seseorang yang pernah berproses dalam partai politik juga tidak otomatis kehilangan integritas dan jiwa kenegarawanannya.
Karena itu, rekam jejak, kapasitas, independensi moral, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin yang memenangkan pemilihan umum. Demokrasi harus mampu menghadirkan pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan kepemilikan.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan, menghormati konstitusi, terbuka terhadap kritik, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.
"Demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat menguasai kekuasaan, melainkan tentang siapa yang paling mampu menjaga kekuasaan agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat dan amanat konstitusi."
Sebab, Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan kontestasi politik, tetapi juga negarawan yang bersedia mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok demi masa depan bangsa.
Demokrasi harus melahirkan kekuasaan yang bertanggung jawab, bukan sekadar kemenangan politik.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Banten
Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menakar Dampak dan Arah Kebijakan Pemuda di Daerah.
1 bulan yang lalu
Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran,Pemuda Berdampak Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Dorong Kolaborasi, Menuju Indonesia Emas 2045
4 minggu yang lalu
Nasional
KETUA AOPGI PANDEGLANG TOLAK WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO, DESAK PERLINDUNGAN HABITAT DIPERKETAT
4 hari yang lalu
Nasional
BAGAS YULIANTO: DON DASCO MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENJAGA STABILITAS DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
5 hari yang lalu