Informia.id
Banten
Foto Riki Ade Suryana Koorwil Pemuda Berdampak Kabupaten Tangerang

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menakar Dampak dan Arah Kebijakan Pemuda di Daerah.

R

Riki Ade Suryana

Diperbarui 21 Oktober 2026, 16:42

KABUPATEN TANGERANG, 20 Oktober 2026 — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional yang berlandaskan visi Asta Cita menjadi salah satu hal penting untuk dievaluasi. Berbagai kebijakan dan program pemerintah perlu diukur bukan hanya dari target yang ditetapkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya generasi muda di daerah.

Di tengah dinamika pembangunan nasional, evaluasi terhadap efektivitas program kepemudaan menjadi semakin relevan. Pemuda bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek sekaligus penggerak perubahan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial.

Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah yang dapat menggambarkan dinamika tersebut. Sebagai daerah penyangga Jakarta, kawasan industri, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Namun, potensi tersebut juga diiringi sejumlah tantangan, mulai dari persaingan kerja yang semakin ketat, kesenjangan keterampilan, hingga keterbatasan akses permodalan bagi wirausaha muda.

Tantangan Pemuda Harus Dijawab dengan Kebijakan Nyata :

Besarnya potensi bonus demografi seharusnya menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan. Akan tetapi, peluang tersebut tidak akan optimal apabila tidak diiringi dengan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan generasi muda secara konkret.

Persoalan pengangguran usia produktif, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya ruang bagi usaha rintisan anak muda harus menjadi perhatian bersama. 

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kualitas keterampilan, dan tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, Pemuda Berdampak Kabupaten Tangerang mendorong adanya percepatan penyelarasan program pembangunan nasional dengan kebutuhan riil pemuda di daerah.

Kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang tersusun secara terencana, melainkan kebijakan yang dapat diakses, dirasakan manfaatnya, dan memberikan kesempatan yang adil bagi generasi muda untuk berkembang.

Kehadiran generasi muda dalam kepemimpinan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam memperluas partisipasi anak muda. Pengembangan keterampilan masa depan (future skills), penguasaan teknologi digital, kesiapan menghadapi otomatisasi, serta pengembangan industri hijau harus menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, pemuda tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja, inovator, dan pelaku pembangunan di lingkungannya masing-masing.

Agar kebijakan kepemudaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, diperlukan langkah strategis yang terarah, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi. Setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

1. Reorientasi Pelatihan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri :

Program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan lainnya perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum pelatihan harus mampu mengikuti transformasi industri, termasuk digitalisasi, otomatisasi, teknologi informasi, dan keterampilan yang mendukung ekonomi hijau.

Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi antara lembaga pelatihan, sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar keterampilan yang diperoleh pemuda benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.

Keberhasilan program vokasi hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari tingkat penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi, dan keberlanjutan pekerjaan setelah pelatihan selesai.

2. Kemitraan Inklusif dan Akses Permodalan bagi UMKM Pemuda :

Wirausaha muda merupakan salah satu kekuatan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, banyak usaha yang masih menghadapi kendala permodalan, pemasaran, pendampingan, legalitas usaha, serta akses terhadap jaringan bisnis yang lebih luas.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ekosistem kewirausahaan pemuda melalui kemudahan akses pembiayaan yang bertanggung jawab, pendampingan usaha, literasi keuangan digital, serta perluasan akses pasar.

Kabupaten Tangerang yang memiliki basis industri dan aktivitas ekonomi yang besar juga berpotensi mengembangkan kemitraan antara perusahaan, UMKM lokal, dan wirausaha muda. Keterlibatan pemuda dalam rantai pasok industri perlu diperluas melalui skema kemitraan yang transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan.

Dengan dukungan yang tepat, pemuda daerah tidak hanya menjadi tenaga kerja di tengah pertumbuhan industri, tetapi juga dapat mengambil bagian sebagai pelaku usaha dan mitra ekonomi yang produktif.

3. Kolaborasi Komunitas Pemuda hingga Tingkat Akar Rumput :

Organisasi kepemudaan dan komunitas lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami persoalan yang dihadapi di lingkungannya. Potensi ini perlu dimanfaatkan sebagai kekuatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah dapat membangun kemitraan yang lebih terbuka dengan komunitas pemuda, mulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, penyebaran informasi program, pelaksanaan kegiatan sosial, hingga pengawasan dan evaluasi manfaat program.

Dalam pelaksanaannya, kolaborasi tersebut harus didukung dengan mekanisme yang transparan, kesempatan partisipasi yang setara, serta indikator keberhasilan yang jelas. Dengan begitu, komunitas pemuda tidak hanya dilibatkan sebagai pelengkap kegiatan, tetapi benar-benar memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam proses pembangunan.

Ketiga agenda tersebut membutuhkan komitmen bersama, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Transparansi informasi, keterbukaan terhadap masukan publik, dan penggunaan data yang akurat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan kepemudaan. 

Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog secara berkala dengan organisasi pemuda, pelaku UMKM, dunia pendidikan, dan dunia industri agar kebijakan yang dijalankan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

Bagi Kabupaten Tangerang, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kawasan industri dan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat, terutama generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan.

Periode pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian indikator makro. Pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup, memperluas kesempatan, dan memperkuat kemandirian generasi muda hingga ke tingkat daerah.

Keberhasilan kebijakan nasional pada akhirnya perlu terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: semakin terbukanya kesempatan kerja, meningkatnya kompetensi tenaga kerja, berkembangnya usaha milik anak muda, serta hadirnya ruang partisipasi yang bermakna bagi generasi penerus bangsa.

Pemuda Berdampak Kabupaten Tangerang memandang bahwa pemuda harus ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Dukungan terhadap program yang bermanfaat perlu berjalan beriringan dengan keberanian memberikan masukan ketika kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan pemuda tidak boleh hanya menjadi bagian dari janji pembangunan. Masa depan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat sasaran, akses yang adil, kolaborasi yang kuat, dan hasil yang dapat dirasakan secara nyata.

Sebab, pemuda yang berdampak bukan hanya pemuda yang hadir dalam pembangunan, melainkan pemuda yang diberi kesempatan, dipercaya untuk berkontribusi, dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat serta daerahnya.

 

Oleh : Riki Ade Suryana

Koordinator Wilayah (Koorwil) 

Pemuda Berdampak Tangerang

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Terkait