KETUA AOPGI PANDEGLANG TOLAK WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO, DESAK PERLINDUNGAN HABITAT DIPERKETAT
PUTRA DAERAH
Diperbarui 16 November 2026, 15:21
Pandeglang , Informia.id | Senin, 16 November 2026 — Ketua Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia (AOPGI) Kabupaten Pandeglang, Pirman Hidayatullah, menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menilai rencana tersebut berpotensi mengancam kelangsungan hidup populasi badak jawa apabila tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.
Tidak hanya menolak rencana pemindahan, Pirman juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan dan perlindungan habitat asli badak jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Menurutnya, langkah konkret yang harus dilakukan adalah memperketat aturan perlindungan kawasan, membatasi akses manusia ke wilayah habitat badak, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelestarian satwa dilindungi tersebut.
Wacana pemindahan badak jawa tersebut mencuat setelah disampaikan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki. Rencana tersebut kemudian memunculkan perhatian dan penolakan dari berbagai pihak yang mempertanyakan kesiapan habitat tujuan serta risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap keselamatan badak jawa.
Pirman menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami badak jawa yang selama ini menjadi tempat bertahannya populasi satwa langka tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, kesesuaian iklim, risiko bencana, kondisi lingkungan, hingga proses pemindahan harus melalui kajian mendalam sebelum kebijakan diambil.
"Ini mengancam populasi karena Ujung Kulon merupakan habitat asli yang secara turun-temurun menjadi tempat pelestarian badak hingga sekarang. Uji kesesuaian iklim, risiko bencana, bahkan proses pemindahan harus benar-benar dikaji. Jika tidak, hal tersebut dapat menjadi ancaman serius terhadap kondisi badak itu sendiri," ujar Pirman, Senin (16/11/2026).
Ia juga menyoroti pengalaman pemindahan badak bernama Mustopa yang berakhir dengan kematian. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar kebijakan serupa tidak kembali mengorbankan satwa yang dilindungi.
"Melihat pengalaman sebelumnya, Mustopa seharusnya menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kebijakan pemindahan justru menjadikan badak sebagai objek percobaan yang pada akhirnya hanya mengorbankan satwa itu sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut, Pirman menyampaikan bahwa sikap AOPGI Pandeglang bukan semata-mata sebatas penolakan terhadap wacana pemindahan. Pihaknya justru mendorong adanya langkah nyata untuk memperbaiki kualitas habitat badak jawa melalui penguatan pengawasan, pembatasan aktivitas manusia, serta penegakan aturan secara tegas di kawasan konservasi.
"Menurut kami, bukan hanya penolakan yang harus kita tuntut. Akan tetapi, kita juga harus mendorong perbaikan habitat badak itu sendiri dengan memperkuat aturan pelarangan secara tegas terhadap orang atau warga yang masuk ke kawasan habitat badak. Segala jenis kegiatan dan aktivitas di wilayah habitat badak harus dihentikan apabila berpotensi mengganggu kelestariannya," ungkap Pirman.
Ia juga meminta aparat dan pihak berwenang menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran di kawasan tersebut, mulai dari perburuan hingga aktivitas lain yang dapat mengancam keberadaan badak jawa, tanpa terkecuali.
"Semua pelanggaran harus ditindak tegas, baik perburuan maupun aktivitas lainnya, termasuk kegiatan yang mengatasnamakan ziarah ke tempat keramat apabila dilakukan di kawasan habitat badak dan mengganggu kelestariannya. Perlindungan habitat harus menjadi prioritas utama," lanjutnya.
Selain persoalan ekologis, Pirman juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik dan ekonomi di balik wacana pemindahan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan investor yang perlu dijelaskan secara transparan kepada publik agar kebijakan konservasi tidak menyimpang dari tujuan utama perlindungan satwa.
"Kami juga menduga ada unsur kepentingan politik dan keinginan memperoleh keuntungan dari investor. Jangan sampai alasan bencana alam hanya dijadikan alasan pembenar, sementara kepentingan lain justru mengabaikan keselamatan satwa yang dilindungi," katanya.
Pirman menambahkan, badak jawa merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati sekaligus bagian penting dari identitas alam Kabupaten Pandeglang yang harus dijaga keberadaannya. Menurutnya, pelestarian badak jawa merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan.
"Mari kita sama-sama menjaga badak dan alam yang sudah menjadi identitas Pandeglang. Pelestarian ini bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita di masa mendatang," pungkas Pirman.
Melalui pernyataan tersebut, AOPGI Pandeglang mendorong pemerintah untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta penguatan perlindungan kawasan konservasi. Perbaikan habitat, pengawasan terhadap aktivitas manusia, dan penegakan hukum dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup badak jawa di habitat alaminya.
Red : RAS
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Banten
BEM PTNU WILAYAH BANTEN TEGAS TOLAK WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO: ALAM BANTEN TELAH TERUJI MENJAGA SANG PENJAGA HUTAN
6 hari yang lalu
Banten
PEMUDA BERDAMPAK PANDEGLANG KECAM WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO.
6 hari yang lalu
Banten
Sekretaris PC IPNU Pandeglang Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
6 hari yang lalu
Nasional
BAGAS YULIANTO: DON DASCO MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENJAGA STABILITAS DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
5 hari yang lalu