LPN Nilai Langkah Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Penting bagi Keamanan Negara.
PUTRA DAERAH
Diperbarui 09 November 2026, 21:33
Jakarta, Informia.id – Koordinator Nasional Lingkar Pemuda Nasional (LPN), Mufti Azmi Miladi, mengapresiasi langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap dan menangani dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. LPN menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari komitmen penegakan hukum serta upaya menjaga keamanan komunikasi dan informasi strategis negara.
Mufti menegaskan bahwa dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh. Menurutnya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memiliki kedudukan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, setiap dugaan tindakan ilegal yang berpotensi mengancam keamanan informasi kenegaraan harus diusut berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami mengapresiasi langkah Polri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal ini. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Mufti saat dimintai keterangan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menyatakan, LPN mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan Polri, termasuk apabila dalam perkembangannya ditemukan keterlibatan personel internal. Menurutnya, penanganan perkara secara tegas dan objektif merupakan bagian dari upaya menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Meski demikian, Mufti mengingatkan agar proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, serta akuntabel. Seluruh fakta dan bukti harus diungkap secara objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Kami ingin memastikan bahwa persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan berdasarkan opini maupun spekulasi. Polri harus diberikan ruang untuk bekerja secara profesional. Di sisi lain, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara ini," tambahnya.
Lebih lanjut, LPN menilai dugaan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan, tata kelola penggunaan teknologi penyadapan, serta mekanisme perlindungan informasi strategis negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kewenangan aparat dijalankan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
LPN juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, untuk menjaga situasi nasional tetap kondusif, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Dukungan kami terhadap Polri merupakan bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang berintegritas. Kami berharap perkara ini dapat dituntaskan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Hukum harus menjadi panglima tanpa pengecualian," tutup Mufti.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Banten
Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menakar Dampak dan Arah Kebijakan Pemuda di Daerah.
1 bulan yang lalu
Nasional
KETUA AOPGI PANDEGLANG TOLAK WACANA PEMINDAHAN BADAK JAWA DARI UJUNG KULON KE ALAS PURWO, DESAK PERLINDUNGAN HABITAT DIPERKETAT
4 hari yang lalu
Nasional
BAGAS YULIANTO: DON DASCO MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MENJAGA STABILITAS DEMOKRASI DAN KONSOLIDASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
5 hari yang lalu
Nasional
MUNDUR DENGAN JIWA KESATRIA DAN ADAB SEBAGAI SEORANG PEMIMPIN.
6 hari yang lalu